JAKARTA - Pemerataan harga kebutuhan pokok masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Laporan terbaru dari Badan Pangan Nasional mengungkapkan adanya perbedaan mencolok harga sembako antar kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitas distribusi, logistik, hingga akses masyarakat terhadap bahan pangan utama, terutama di wilayah-wilayah kepulauan.

Salah satu temuan paling mencolok adalah harga beras premium, yang menjadi salah satu bahan pokok utama masyarakat Indonesia. Kabupaten Nias Utara tercatat memiliki harga beras premium tertinggi, yakni sebesar Rp 17.833 per kilogram. Sebaliknya, di Kabupaten Toba, harga beras premium justru tercatat paling rendah di Sumatera Utara, yakni hanya Rp 14.417 per kilogram. Selisih harga lebih dari Rp 3.400 ini mencerminkan adanya disparitas yang cukup signifikan, khususnya antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang lebih mudah dijangkau infrastruktur darat.

Tak hanya beras, harga minyak goreng kemasan juga menunjukkan pola ketimpangan serupa. Kabupaten Nias Barat menempati posisi dengan harga tertinggi, yakni Rp 21.000 per liter, sedangkan di Kota Binjai, harga terendah tercatat Rp 17.033 per liter. Lagi-lagi, daerah kepulauan seperti Nias Barat mengalami harga yang lebih tinggi dibandingkan kota besar di daratan seperti Binjai, yang dekat dengan pusat distribusi dan jalur logistik nasional.

Faktor Distribusi dan Transportasi

Disparitas harga ini dapat dikaitkan dengan persoalan klasik: aksesibilitas dan biaya distribusi. Kabupaten-kabupaten di Kepulauan Nias, misalnya, memiliki tantangan geografis tersendiri. Jarak yang jauh dari pusat-pusat logistik di Medan atau Belawan membuat biaya angkut barang kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Ditambah lagi dengan infrastruktur pelabuhan dan jalan yang belum merata, serta frekuensi kapal logistik yang belum rutin.

Kondisi ini tentu berdampak pada harga jual sembako yang akhirnya harus ditanggung oleh konsumen. Meski pemerintah sudah menjalankan sejumlah program subsidi transportasi logistik dan operasi pasar, namun belum cukup untuk menekan harga hingga setara dengan wilayah daratan utama.

Pemerintah Diminta Percepat Intervensi

Pakar ekonomi daerah menilai, laporan harga sembako seperti ini penting untuk dijadikan rujukan dalam kebijakan intervensi harga pangan secara regional. Kementerian dan lembaga terkait diharapkan bisa menindaklanjuti data ini dengan penguatan program-program strategis, seperti memperluas titik distribusi Bulog, meningkatkan frekuensi tol laut, hingga mendorong kerjasama BUMN pangan dan swasta untuk memperlancar pasokan ke wilayah-wilayah terluar.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga perlu mempercepat implementasi digitalisasi rantai pasok pangan, agar pemantauan distribusi dan harga bisa dilakukan secara real-time, serta membantu proses pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.

Peran BUMDes dan UMKM Lokal

Selain menunggu intervensi dari pusat, para pelaku UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diharapkan mengambil peran lebih aktif. Penguatan koperasi pangan lokal bisa menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap distributor besar yang seringkali menetapkan harga tinggi, terutama di wilayah terpencil.

Dengan skema kerjasama antar desa, penguatan logistik berbasis komunitas, dan program subsidi silang antar wilayah, harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng bisa lebih dikendalikan. Pemerintah daerah pun dapat memberikan insentif pada pelaku usaha yang menyalurkan barang pokok ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan harga lebih wajar.

Daftar Harga Lengkap Sembako di Sumatera Utara

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, berikut rincian harga sembako terbaru di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara:

Beras Premium

Tertinggi: Kabupaten Nias Utara – Rp 17.833/kg

Terendah: Kabupaten Toba – Rp 14.417/kg

Minyak Goreng Kemasan (per liter)

Tertinggi: Kabupaten Nias Barat – Rp 21.000

Terendah: Kota Binjai – Rp 17.033

Harga ini merupakan rata-rata yang dihitung dari pemantauan di berbagai pasar tradisional dan modern di tiap daerah. Selain dua komoditas utama tersebut, data juga mencakup bahan pokok lain seperti telur ayam ras, daging sapi, cabai, dan gula, yang turut menunjukkan variasi harga cukup tajam di antara daerah.

Mewujudkan Keadilan Pangan di Daerah

Data disparitas harga sembako di Sumatera Utara tidak hanya menjadi cermin dari tantangan logistik nasional, tetapi juga pengingat pentingnya keadilan pangan dalam konteks pembangunan daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja lebih erat untuk memperkecil kesenjangan harga antarwilayah. Hal ini penting tidak hanya untuk menjamin akses pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.

Dengan mengedepankan kebijakan berbasis data, memperkuat infrastruktur konektivitas, dan memberdayakan pelaku ekonomi lokal, disparitas harga sembako seperti yang terjadi di Sumatera Utara dapat diminimalkan secara bertahap. Keadilan pangan bukanlah sekadar soal harga, tetapi juga menyangkut hak dasar warga negara untuk hidup layak dan sehat, di mana pun mereka tinggal.