JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus sektor perumahan sebagai langkah strategis mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerbitan SBN ini akan difokuskan untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, skema ini akan menjadi bagian dari modifikasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperluas skalanya guna meningkatkan akses perumahan bagi kelompok masyarakat tersebut.
“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama untuk pembiayaan MBR ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 20 Februari .
Perkuat Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan
Selain penerbitan SBN, Kemenkeu juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM). Skema ini diharapkan dapat menyalurkan pendanaan hingga Rp80 triliun.
“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif guna menjaga disiplin fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi tetap memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan industri lainnya.
“Kita akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama, sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun tetap responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya untuk sektor perumahan tetapi juga sektor lain,” tambahnya.
BI Siap Beli SBN Perumahan di Pasar Sekunder
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menyampaikan bahwa BI mendukung program Astacita dengan memberikan insentif likuiditas makropudensial (KLM). BI telah meningkatkan insentif KLM bagi perbankan dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.
Tak hanya itu, BI juga akan turut serta dalam mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan perumahan bagi masyarakat.
“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching terhadap SBN yang jatuh tempo dari eks COVID-19, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terang Perry Warjiyo.
Dampak Besar bagi Perekonomian Nasional
Menurut Perry, sektor perumahan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, serta tenaga kerja konstruksi.
Adapun dalam program Astacita, pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 juta unit akan dibangun di wilayah pedesaan, sementara 1 juta unit lainnya akan dialokasikan untuk kawasan perkotaan.
Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, diharapkan sektor perumahan di Indonesia semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
