Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) akhirnya angkat bicara mengenai ketidakpastian subsidi motor listrik yang masih digantung oleh pemerintah. Di tengah harapan yang besar dari industri otomotif untuk mempercepat peralihan ke kendaraan listrik ramah lingkungan, subsidi ini dipandang sebagai kebijakan kunci. Namun, hingga kini, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan skema subsidi tersebut.

Octavianus Dwi, Direktur Pemasaran PT AHM, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini hanya bisa menunggu. "Kami menunggu dan berharap supaya masih bisa berlanjut. Tapi kita akan ikut regulasi pemerintah. Karena itu pasti menunggu," ujarnya saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Octavianus juga menegaskan bahwa mereka siap untuk mematuhi keputusan pemerintah dalam bentuk apa pun terkait subsidi ini. “Kita masih menunggu, kita pasti akan support apa yang diputuskan pemerintah,” ungkapnya lagi, menunjukkan sikap kooperatif terhadap kemungkinan perubahan skema subsidi, seperti potensi perpindahan dari subsidi potongan harga menjadi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Berita mengenai kelanjutan subsidi motor listrik ini kembali menghangat ketika Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memberikan sinyal positif. Agus menyatakan bahwa keputusan mengenai insentif motor listrik akan siap diumumkan dalam waktu dekat. "Insentif motor (listrik) dalam waktu dekat (akan diumumkan), dalam waktu dekat ini, sudah finishing up," jelas Agus kepada wartawan di arena IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Meski belum ada kepastian mengenai kuota subsidi yang akan dialokasikan untuk tahun ini, Agus optimistis bahwa subsidi akan tetap diberikan. "Masih diproses, masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat," tambah Agus. Pernyataan ini tentunya membawa sedikit angin segar bagi produsen dan konsumen yang berharap mendapatkan insentif.

Namun, tantangan tetap ada. Menurut Budi Setiyadi, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), subsidi yang semula dalam bentuk Rp 7 juta per unit mungkin tidak akan dilanjutkan tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah tengah menyiapkan skema PPN DTP. "Kemungkinan besar (pemberian) PPN DTP, karena subsidi yang Rp 7 juta/tahun bisa dikatakan sudah tidak ada lagi," kata Budi saat berbincang di Senayan, Jakarta Pusat.

Budi menegaskan pentingnya subsidi atau insentif bagi konsumen dalam peralihan ke kendaraan listrik. "Kita sudah memberikan analisis cost benefit kalau pemerintah memberikan subsidi, kita minta kan Rp 7 juta, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang rasanya (sulit). Jadi, kalaupun bukan subsidi, ya paling insentif berupa PPN DTP," paparnya.

Ada perasaan mendesak yang diutarakan oleh Budi agar pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai subsidi tahun ini. Dia memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut dalam pengumuman bisa mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli kendaraan baru. "Kalau pengumumannya diundur-undur, konsumen akan terus menahan diri untuk membeli kendaraan baru," tambah Budi.

Sementara itu, di tengah keraguan dan harapan, perkembangan kebijakan subsidi motor listrik ini memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Industri dan konsumen menanti keputusan yang tidak hanya akan memacu penjualan motor listrik, tetapi juga sejalan dengan upaya nasional mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi bersih. PT Astra Honda Motor, bersama pelaku industri lainnya, tetap menunggu kejelasan untuk dapat merencanakan langkah strategis selanjutnya dalam memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia.