JAKARTA - Masalah akses permodalan masih menjadi penghalang besar bagi nelayan dan petani di Indonesia yang ingin mengembangkan usaha mereka. Sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal mengarahkan mereka ke solusi yang lebih berisiko, seperti meminjam uang dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, yang justru memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Hal ini terungkap dalam program Opini Publik yang dipandu oleh Ismail Marzuki di Pro 1 RRI Sibolga pada Senin 17 Februari 2025. Salah satu pendengar, Parlindungan, menyoroti perlunya pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para nelayan dan petani. "Saat ini, nelayan dan petani kesulitan mengakses pinjaman dari bank karena persyaratan yang rumit. Akibatnya, mereka terpaksa mencari alternatif seperti pinjaman dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi," ujar Parlindungan.

Kondisi ini menempatkan para nelayan dan petani dalam situasi yang sulit. Tanpa modal yang cukup, mereka tidak mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Permasalahan ini berpotensi memperparah kesenjangan ekonomi di sektor perikanan dan pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal dan nasional.

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian dan perikanan menyumbang sekitar 14% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, kontribusi ini tidak diimbangi dengan dukungan finansial yang memadai. Bank-bank seringkali menetapkan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh nelayan dan petani. Inovasi dan modernisasi peralatan produksi menjadi terlambat dilakukan sehingga daya saing produk lokal di pasar internasional pun menurun.

Selain KUR, peran koperasi juga dianggap sebagai solusi alternatif yang cukup potensial. Parlindungan menyampaikan bahwa jika pemerintah lebih aktif mendukung koperasi berbasis komunitas, nelayan dan petani akan memiliki akses yang lebih mudah ke sumber dana. "Modal yang cukup memungkinkan petani dan nelayan berinvestasi pada alat produksi yang lebih modern. Dengan demikian, risiko gagal panen dapat diminimalisasi, serta daya saing di pasar bisa ditingkatkan," jelas Parlindungan.

Menurut Parlindungan, koperasi dapat menjadi wadah yang membantu petani dan nelayan untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih mudah. Tidak hanya itu, koperasi juga dapat menyediakan pelatihan dan pembinaan bagi anggota agar lebih mandiri dan kompetitif dalam berusaha.

Sementara itu, peran pemerintah dan sektor swasta dalam memfasilitasi akses modal untuk petani dan nelayan harus lebih diperkuat. Diperlukan kebijakan yang mempermudah akses dan mengurangi risiko dalam hal permodalan. Kegiatan sosialisasi tentang pentingnya memodernisasi cara bercocok tanam dan penangkapan ikan juga menjadi suatu keharusan. Dengan cara ini, petani dan nelayan bisa lebih melek finansial dan teknologi sehingga lebih siap menghadapi persaingan global.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan menjadi aspek penting dalam upaya ini. Banyak petani dan nelayan yang masih kurang paham dengan prosedur perbankan dan manajemen keuangan. Program edukasi terkait manajemen keuangan usaha dan perencanaan bisnis harus digalakkan agar petani dan nelayan bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka.

Jika akses modal semakin terbuka dan mudah, sektor pertanian dan perikanan di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pelaku usaha di sektor ini, tetapi juga berdampak positif pada ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan pemerintah, pihak perbankan, dan komunitas bekerja sama dalam memecahkan masalah ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara dengan sektor pertanian dan perikanan yang kuat dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan, tetapi dengan semangat kolaborasi dan inovasi, nelayan dan petani Indonesia dapat bertahan dan menumbuhkan sektor yang telah menjadi bagian dari budaya dan ekonomi bangsa ini selama berabad-abad.