JAKARTA - Fenomena pungutan liar yang mengancam pengemudi truk batubara di jalan raya Muara Tembesi, Batanghari, Jambi semakin mengkhawatirkan. Sopir-sopir truk ini seolah dijadikan "ATM jalanan" oleh kelompok orang dan organisasi masyarakat (ormas) setempat. Ironisnya, aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait di wilayah ini dianggap mengabaikan praktik ilegal yang terus berlanjut ini.

Sukarlan, Deputi I dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), mengungkapkan keprihatinannya saat dihubungi oleh tim Newslan.id. Dalam perjalanannya pada Minggu malam, 16 Februari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, Sukarlan menyaksikan langsung aksi pungli yang semakin merajalela di sepanjang jalan raya Muara Tembesi.

"Sangat disayangkan dan memprihatinkan bahwa para sopir truk batubara dijadikan ATM jalanan oleh sekelompok orang dan ormas yang berkeliaran di Muara Tembesi," ujarnya dengan nada prihatin. "APH dan instansi terkait seolah menutup mata terhadap apa yang terjadi di jalan lintas Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi," lanjutnya.

Sukarlan menambahkan bahwa praktik pungli ini dilakukan di beberapa titik oleh kelompok masyarakat dan ormas yang berdalih sebagai pengatur lalu lintas. Sayangnya, tidak ada satu pun petugas kepolisian atau dinas perhubungan yang terlihat berusaha menghentikan atau mengendalikan situasi ini. Keberadaan mereka seolah-olah tak berarti di tengah semakin menggila dan terorganisirnya praktik pungli tersebut.

Menanggapi situasi ini, Iptu Agung Prasetyo Soegiono, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Lantas Polres Batanghari, menjelaskan bahwa masalah pungli ini sudah diteruskan ke Polsek Tembesi dan unit Satreskrim yang membidangi penanganannya. "Terkait pungli, kami sudah teruskan ke Polsek Tembesi dan Satreskrim yang membidangi masalah tersebut," katanya saat dihubungi oleh tim Newslan.id.

Namun, Iptu Agung juga menegaskan bahwa pihaknya tidak berdiam diri menghadapi situasi ini. "Untuk masalah kemacetan dan kecelakaan, kami setiap malam sudah melaksanakan patroli, pengaturan, dan penindakan tilang," tambahnya. "Setiap malam, kami berupaya mengontrol kondisi lalu lintas agar tetap aman dan tertib."

Meski demikian, tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dinilai masih belum cukup efektif untuk menghilangkan pungli yang mengganggu para sopir truk batubara ini. Aksi pungli yang mengganggu ketertiban jalan dan kesejahteraan para sopir ini memerlukan perhatian dan tindakan lebih serius dari pihak berwewenang.

Kondisi ini tidak hanya merugikan sopir-sopir truk yang mencari nafkah di jalur tersebut, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan kenyamanan warga serta pengguna jalan lainnya. Tanpa adanya tindakan tegas dan terkoordinasi dari berbagai pihak berwenang, praktik ilegal ini dikhawatirkan akan terus merajalela dan semakin sulit diatasi. Solusi jangka panjang yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan untuk memperbaiki situasi ini.

Sementara itu, LPKNI sebagai lembaga yang peduli terhadap perlindungan konsumen menyerukan agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang lebih tegas dan konkrit. "Diperlukan langkah nyata dan tindakan tegas agar situasi ini bisa teratasi," pungkas Sukarlan.

Dengan meningkatnya perhatian media dan publik terhadap masalah ini, harapannya adalah agar semua pihak yang berwenang tidak lagi menutup mata dan dapat segera memberikan solusi nyata terhadap masalah pungli yang telah terlalu lama berlarut-larut di jalan raya Muara Tembesi. Hanya dengan pendekatan yang terkoordinasi dan peningkatan kesadaran serta tanggung jawab, fenomena menyedihkan ini dapat dihentikan untuk selamanya.