JAKARTA - Memiliki rumah sendiri merupakan impian besar bagi banyak pekerja di Indonesia. Namun, harga properti yang terus meningkat sering kali menjadi hambatan bagi mereka untuk mewujudkan impian ini. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan subsidi bunga, yang memungkinkan peserta memiliki hunian layak dengan cicilan lebih terjangkau.
Program ini tidak hanya sekadar memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memberikan dukungan finansial nyata bagi pekerja, termasuk bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan kredit konvensional. Dengan demikian, KPR BPJS Ketenagakerjaan menjadi solusi strategis agar pekerja bisa memiliki rumah tanpa terbebani beban cicilan yang berat.
Mengenal KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan
Program ini dikenal dengan nama Kredit Kepemilikan Rumah Manfaat Layanan Tambahan (KPR MLT). Tujuan utamanya adalah mendorong peserta memiliki rumah tapak maupun rumah susun yang sehat, aman, dan terjangkau.
Dalam mekanismenya, pinjaman disalurkan melalui bank mitra BPJS Ketenagakerjaan, sementara BPJS memberikan subsidi bunga. Skema ini membuat beban cicilan lebih ringan, dengan jangka waktu pembayaran yang panjang, hingga 30 tahun, sehingga lebih sesuai dengan kemampuan finansial pekerja.
Besaran maksimal kredit yang dapat diperoleh peserta adalah Rp 500 juta, termasuk fasilitas over kredit atau pengalihan KPR umum menjadi KPR MLT, yang semakin memudahkan peserta untuk memiliki rumah.
Persyaratan Mengajukan KPR MLT
Agar bisa menikmati fasilitas ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib memenuhi sejumlah persyaratan berikut:
Terdaftar minimal satu tahun di BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan tempat bekerja harus tertib administrasi dalam hal kepesertaan dan pembayaran iuran.
Belum memiliki rumah sebelumnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
Kepesertaan aktif di minimal tiga program BPJS, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JKM (Jaminan Kematian).
Perusahaan tidak termasuk kategori Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) terkait upah, tenaga kerja, maupun kepesertaan program.
Mendapatkan persetujuan dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan melalui formulir rekomendasi.
Jika suami atau istri juga peserta BPJS, hanya satu KPR MLT yang diperbolehkan.
Memenuhi ketentuan tambahan dari bank penyalur dan regulasi perbankan yang berlaku.
Dengan persyaratan yang jelas ini, program KPR MLT memastikan pembiayaan diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria dan mampu memanfaatkan fasilitas dengan baik.
Tahapan Pengajuan KPR
Proses pengajuan KPR BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan verifikasi awal melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK OJK). Verifikasi ini mencakup catatan riwayat kredit calon debitur, termasuk kelancaran pembayaran pinjaman sebelumnya.
Setelah verifikasi, peserta harus melengkapi dokumen persyaratan bank penyalur, termasuk kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bank kemudian melakukan analisis kelayakan kredit sesuai peraturan perundang-undangan.
Jika dinyatakan layak, bank mengajukan permintaan subsidi bunga kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian disetujui dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Setelah itu, peserta bisa mendapatkan fasilitas pinjaman rumah dengan bunga lebih rendah, sesuai skema KPR MLT.
Skema Bunga Pinjaman
Dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan, cicilan rumah menjadi lebih ringan. Rincian skema bunga adalah sebagai berikut:
Untuk KPR non-subsidi atau non-MBR, bunga dikenakan sebesar BI Repo Rate plus maksimal 5%.
Untuk over kredit KPR, perhitungannya serupa, yakni BI Repo Rate plus maksimal 5%.
Dengan subsidi ini, pekerja memiliki peluang lebih besar untuk memiliki rumah sendiri tanpa terbebani bunga tinggi.
Keuntungan KPR BPJS Ketenagakerjaan
Program ini tidak hanya memberikan akses ke rumah layak, tetapi juga berbagai keuntungan tambahan:
Cicilan lebih ringan, sehingga tidak memberatkan finansial peserta.
Jangka waktu panjang hingga 30 tahun, menyesuaikan kemampuan bayar peserta.
Over kredit dan pengalihan KPR, memudahkan peserta yang sudah memiliki KPR umum.
Proses transparan dan dukungan bank penyalur, membuat pengajuan lebih mudah dan aman.
Dengan dukungan ini, pekerja bisa memiliki rumah tapak maupun rumah susun yang sehat dan aman, tanpa tekanan finansial yang berlebihan.
KPR BPJS Ketenagakerjaan dengan subsidi bunga adalah solusi nyata bagi pekerja yang ingin memiliki rumah sendiri. Dengan syarat jelas, proses pengajuan transparan, serta fasilitas bunga ringan, peserta dapat mengakses pembiayaan rumah hingga Rp 500 juta dengan tenor hingga 30 tahun.
Program ini tidak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga membantu mewujudkan kesejahteraan pekerja melalui kepemilikan rumah, sehingga impian rumah sendiri menjadi lebih mudah dicapai.
Dengan memahami skema, syarat, dan tahapan pengajuan, setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki hunian layak dengan cicilan yang terjangkau.
