JAKARTA - Pejabat publik sering berada di posisi yang penuh tekanan, karena keputusan yang diambil bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat sekaligus berisiko diproses hukum. Anies Baswedan menyoroti tantangan ini saat berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, menekankan bahwa meski kebijakan dijalankan dengan cara yang benar, pejabat tetap menghadapi potensi kriminalisasi.
“Jika Anda berada di pemerintahan, selalu ada risiko untuk diproses hukum—seperti yang dialami Tom Lembong. Saya juga mengalaminya dalam kasus Formula E beberapa tahun lalu, dan banyak orang lain yang mengalami hal serupa,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa risiko hukum bukan hanya soal kesalahan administratif atau pelanggaran, tetapi juga terkait tekanan politik dan persepsi publik terhadap keputusan pejabat.
Sistem Hukum dan Moral Hazard
Praktisi hukum menilai, sistem hukum Indonesia memang telah mengalami perkembangan, termasuk pembaruan KUHP dan KUHAP yang masih mengacu pada peninggalan Belanda. Meski begitu, moral hazard di tubuh penegak hukum tetap menjadi persoalan utama.
Moral hazard terjadi ketika aparat hukum menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan tertentu atau merasa bebas dari konsekuensi, sehingga proses hukum tidak selalu berjalan adil. Contoh nyata adalah kasus-kasus yang sudah memiliki putusan inkrah, namun eksekusi tertunda tanpa penjelasan yang jelas, mencerminkan adanya penyimpangan perilaku aparat hukum.
Kasus Anies Baswedan dan Tom Lembong
Kasus yang dialami Anies Baswedan dan Tom Lembong menjadi ilustrasi nyata adanya risiko kriminalisasi yang diwarnai muatan politik. Tom Lembong menghadapi proses hukum yang dipaksakan dari tahap penyelidikan hingga vonis, sementara Anies berhasil lolos dari tekanan luar biasa untuk dijadikan tersangka karena adanya aparat hukum yang memiliki integritas.
Praktisi hukum menekankan bahwa bukan sistem hukum yang sepenuhnya gagal, melainkan perilaku penegak hukum yang terkadang memaksakan kehendak. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya moral baik di tubuh penegak hukum agar proses hukum tetap adil, transparan, dan sesuai prosedur.
Tekanan Politik dan Trias Politica
Selain moral hazard di tubuh aparat hukum, situasi politik turut memengaruhi proses hukum. Pengawasan legislatif yang seharusnya independen kadang justru dirangkul menjadi corong pemerintah, begitu juga sebagian yudikatif yang seharusnya netral. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa trias politica—pemisahan kekuasaan—kabur, sehingga tekanan politik terhadap pejabat publik semakin nyata.
Dalam konteks ini, pejabat publik harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan risiko hukum. Keputusan yang benar secara administratif belum tentu terbebas dari risiko kriminalisasi, terutama ketika kebijakan tersebut menyentuh kepentingan kuat pihak tertentu.
Pentingnya Perlindungan dan Pendidikan Pejabat
Perbaikan sistem hukum harus disertai pembinaan moral dan etika pejabat publik. Lembaga pendidikan nasional bagi pejabat, seperti Lemhanas, diharapkan dapat membentuk jiwa nasionalisme, menekankan bahwa kepentingan publik berada di atas kepentingan pribadi atau korporasi.
Dengan penanaman nilai integritas dan etika publik, pejabat dapat mengambil keputusan dengan fokus pada kebaikan masyarakat, sekaligus memahami risiko hukum yang mungkin muncul. Pendidikan dan pembinaan moral juga penting untuk membentuk pejabat yang tahan terhadap tekanan politik dan mampu menegakkan prinsip tata kelola yang baik.
Perbaikan Sistem Hukum yang Diperlukan
Meski sistem hukum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, reformasi lebih lanjut tetap diperlukan. Perlu adanya mekanisme yang jelas untuk melindungi pejabat publik dari kriminalisasi yang dipaksakan, sekaligus memastikan aparat hukum bertindak sesuai prosedur dan etika.
Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen menjadi kunci agar moral hazard dapat diminimalkan. Penegakan hukum yang konsisten tanpa intervensi politik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Tantangan pejabat publik tidak hanya soal mengambil kebijakan yang tepat, tetapi juga menghadapi risiko hukum yang nyata. Kasus Anies Baswedan dan Tom Lembong menunjukkan bahwa kriminalisasi bisa terjadi meski kebijakan dijalankan dengan benar, terutama ketika moral hazard muncul di tubuh penegak hukum.
Perbaikan sistem hukum, pembinaan moral pejabat publik, dan penegakan prinsip trias politica yang jelas menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan berintegritas. Dengan begitu, pejabat dapat menjalankan tugasnya tanpa takut diproses secara tidak adil, sementara masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dijalankan.
