JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan kesiapan untuk memulai aktivitas investasi di berbagai sektor strategis dan prioritas nasional. Langkah ini seiring dengan disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang menjadi landasan bagi pelaksanaan strategi investasi perusahaan.

Persetujuan RKAP sebagai Landasan Investasi

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan persetujuan RKAP memungkinkan perusahaan untuk segera menjalankan berbagai inisiatif investasi yang telah direncanakan. “Setelah melalui beberapa sesi sebelumnya, alhamdulillah sudah disepakati oleh Komisi XI. Sehingga, kami ke depannya bisa mulai melakukan aktivitas investasi,” ujar Rosan seusai rapat tertutup dengan Komisi XI DPR di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Danantara Indonesia memaparkan RKAP Tahun 2025 secara komprehensif, termasuk proyeksi pendapatan, laba, dan strategi alokasi investasi di sejumlah sektor prioritas. Rosan menekankan bahwa setiap rencana investasi telah dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan potensi kontribusi bagi perekonomian nasional. Persetujuan DPR atas RKAP ini menjadi pijakan untuk memastikan setiap langkah investasi dapat dijalankan secara terukur dan profesional.

Rapat Tertutup untuk Menjaga Sensitivitas Investasi

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa rapat digelar tertutup karena banyak informasi dalam RKAP yang bersifat sensitif. Hal ini termasuk proyek-proyek yang bisa mempengaruhi pasar modal dan portofolio investasi. “Misalnya, kalau di pasar modal akan mempengaruhi harga, membentuk harga, dan sebagainya. Dan itu akan menjadi bersifat pelanggaran kalau kita menyampaikan ke publik,” ujar Misbakhun.

Menurut Misbakhun, proyeksi pendapatan dan laba Danantara Indonesia yang tercantum dalam RKAP masih bersifat estimasi sehingga tidak dapat disebarluaskan ke publik. Tujuannya adalah menghindari spekulasi yang bisa mengganggu keputusan bisnis yang harus dijalankan secara profesional dan independen. “Kalau bentuknya investasi, kita tidak ingin itu menjadi alat spekulasi. Kalau kemudian dijadikan alat spekulasi nanti ditakutkan, dikhawatirkan akan mengganggu business judgement yang memang harus benar-benar mereka profesional, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar bisnis,” jelasnya.

Sebelumnya, rapat perdana antara Danantara Indonesia dan Komisi XI DPR juga digelar tertutup pada Juli 2025 demi menjaga stabilitas informasi dan mencegah spekulasi di pasar. Strategi ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang matang antara perusahaan dan DPR untuk memastikan pelaksanaan investasi berjalan lancar.

Koordinasi Strategis antara Danantara dan DPR

Koordinasi Danantara Indonesia di DPR terbagi antara Komisi VI dan Komisi XI. Holding investasi dan penugasan Public Service Obligation (PSO) berada di bawah pengawasan Komisi XI, sedangkan holding operasional dikawal Komisi VI DPR. Struktur koordinasi ini dirancang agar pengelolaan investasi dan operasi perusahaan tetap terkontrol, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan pembagian koordinasi ini, Danantara Indonesia dapat menyiapkan rencana investasi dan operasional yang jelas, terukur, dan sesuai prioritas nasional. Setiap langkah investasi dipastikan mengacu pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta transparansi bagi pemangku kepentingan terkait.

Strategi Investasi dan Dampak Nasional

Dengan persetujuan RKAP, Danantara Indonesia dapat mulai menyalurkan investasi di sektor-sektor strategis, mulai dari energi, infrastruktur, hingga proyek-proyek yang mendukung transformasi ekonomi digital. Langkah ini diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Rosan Roeslani menekankan bahwa setiap langkah investasi akan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme tinggi. Pengawasan yang ketat, perencanaan matang, dan koordinasi dengan DPR serta stakeholder terkait menjadi kunci untuk memastikan setiap proyek investasi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Selain itu, persetujuan RKAP menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar dan mitra bisnis, bahwa Danantara Indonesia siap berperan aktif sebagai investor strategis yang mendukung pembangunan nasional. Dengan basis rencana kerja yang jelas, perusahaan dapat menjalankan strategi investasi yang terukur dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.

Profesionalisme dan Integritas dalam Pengelolaan Investasi

Langkah Danantara Indonesia ini menunjukkan bagaimana perusahaan milik negara dapat mengintegrasikan tata kelola yang transparan dan profesional, sekaligus menjaga sensitivitas informasi yang dapat mempengaruhi pasar. Strategi ini menjadi penting dalam membangun kepercayaan publik, investor, dan mitra bisnis, sekaligus menjaga stabilitas pasar modal dan ekosistem investasi nasional.

Dengan demikian, persetujuan RKAP Tahun 2025 menandai awal fase baru bagi Danantara Indonesia dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai badan pengelola investasi. Perusahaan kini berada pada posisi yang siap untuk mengeksekusi rencana investasi, mengoptimalkan portofolio, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, sambil tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap keputusan bisnis.