JAKARTA - Pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional di tahun anggaran mendatang. Melalui rangkaian program strategis, kontribusi sektor ini diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1% hingga 1,3% dari target nasional 8%.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa potensi ini lahir dari besarnya perputaran ekonomi yang dihasilkan. “Total perputaran ekonomi dari sektor perumahan diperkirakan mencapai Rp 310 triliun per tahun. Kontribusi ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1% sampai 1,3% dari target 8%,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak di Jakarta.

Menurut Fahri, ada tiga prioritas utama yang sudah ditetapkan pemerintah untuk memperkuat peran sektor perumahan sekaligus mengurangi backlog yang saat ini mencapai 20 juta unit.

Tiga Program Utama Penggerak Sektor Perumahan

Pertama, pemerintah menargetkan renovasi 2 juta rumah yang belum layak huni dengan anggaran Rp 43 triliun. Program ini akan memprioritaskan masyarakat di pedesaan yang sudah memiliki rumah, namun kondisinya masih jauh dari standar kelayakan.

Kedua, pembangunan 1 juta rumah baru yang akan dilakukan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Fokusnya tidak hanya menyediakan hunian baru, tetapi juga melakukan restorasi kawasan kumuh di wilayah perkotaan agar lingkungan menjadi lebih layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

Ketiga, penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, terutama di 10% wilayah pesisir Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk mengantisipasi keterbatasan lahan di perkotaan dan mendukung pengurangan backlog nasional.

Fokus pada Penguasaan Tanah dan Hunian Terjangkau

Fahri menegaskan bahwa arah kebijakan subsidi perumahan di masa depan akan difokuskan pada aspek penguasaan tanah. Ia meyakini bahwa kendali negara atas harga dan zonasi lahan akan memastikan pembangunan perumahan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan skema penyediaan hunian vertikal terjangkau melalui konsolidasi lahan dan model sewa jangka panjang. “Jika tanah dikelola negara dan rumah dijual dengan harga rendah atau bahkan digratiskan setelah lunas, maka harga rumah akan lebih terjangkau bagi masyarakat,” tuturnya.

Dampak Ekonomi yang Luas

Fahri optimistis, tiga program besar tersebut tidak hanya menekan backlog perumahan, tetapi juga memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional. Pembangunan perumahan diyakini akan menggerakkan berbagai sektor terkait, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.

“Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Fahri.

Tak hanya itu, ia menilai peningkatan aktivitas di sektor ini akan membuka peluang investasi baru, mendorong distribusi material ke daerah, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok perumahan.

Dukungan Kebijakan dan Sinergi Pihak Swasta

Agar target bisa tercapai, pemerintah memandang perlu adanya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Kemitraan dengan sektor swasta akan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya dalam proyek restorasi kawasan kumuh dan pembangunan rumah baru di perkotaan.

Di sisi lain, dukungan kebijakan juga diupayakan agar pengadaan tanah tidak menjadi hambatan. Pemerintah tengah mengkaji langkah-langkah pengendalian harga tanah melalui regulasi zonasi, insentif bagi pengembang yang menyediakan hunian terjangkau, serta penyederhanaan proses perizinan.

Menjawab Tantangan Backlog Perumahan

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi backlog perumahan yang mencapai 20 juta unit. Angka ini mencerminkan tingginya jumlah keluarga yang belum memiliki hunian layak. Melalui kombinasi renovasi rumah, pembangunan baru, dan penataan kawasan pesisir, pemerintah berharap dapat mempercepat penyediaan hunian yang memadai.

Pendekatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Perumahan layak diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.

Optimisme untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dengan proyeksi perputaran ekonomi mencapai Rp 310 triliun per tahun, sektor perumahan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan anggaran, kebijakan lahan yang berpihak kepada rakyat, dan kemitraan dengan swasta diharapkan mampu mewujudkan target pertumbuhan 1% hingga 1,3% dari sektor ini.

Fahri Hamzah menutup penjelasannya dengan optimisme bahwa program-program ini akan membawa dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi perekonomian. Sektor perumahan tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai motor ekonomi yang mampu menggerakkan banyak sektor secara bersamaan.