JAKARTA - Upaya pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan penerimaan daerah mendapat dorongan signifikan lewat inovasi digital. Bukan hanya berfokus pada penambahan mitra bank, tetapi juga mengedepankan inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang di tengah masyarakat.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kabupaten Mimika terus membuktikan komitmennya untuk memperluas kanal pembayaran pajak yang lebih cepat, efisien, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Transformasi Layanan Pajak Lewat Kolaborasi dan Teknologi
Di tengah semangat transformasi digital yang menguat di berbagai sektor, Bapenda Mimika turut mengambil langkah progresif. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan berbagai institusi keuangan untuk memperluas akses layanan pembayaran pajak. Saat ini, pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Papua, hingga Kantor Pos.
Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa, menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur layanan pembayaran akan menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak.
“Melihat perkembangan yang ada, saat ini kita sudah memiliki Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Papua, dan Kantor Pos. Untuk tiga tahun ke depan, saya percaya layanan perbankan di Mimika sudah cukup,” jelas Dwi.
Ia menilai bahwa kondisi perbankan di Mimika telah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menjadi landasan kuat untuk mengembangkan sistem pembayaran pajak yang lebih modern dan terintegrasi.
Antusiasme Masyarakat Gunakan Layanan Digital
Dalam konteks pemanfaatan teknologi, perkembangan cukup menggembirakan ditunjukkan oleh masyarakat Mimika. Sejak Bank Mandiri mulai beroperasi di daerah ini pada 2019, terjadi peningkatan drastis dalam jumlah transaksi melalui kanal digital.
“Setelah Bank Mandiri beroperasi sejak 2019, transaksi pada tahun pertama masih di bawah Rp1 miliar. Namun, pada posisi terakhir, transaksi telah melonjak menjadi Rp30 miliar,” paparnya.
Hal ini menjadi indikator bahwa masyarakat telah mulai terbiasa dan percaya dengan sistem pembayaran berbasis digital. Namun demikian, Dwi menekankan pentingnya pendekatan edukatif yang berkelanjutan kepada masyarakat, agar adopsi teknologi ini bisa menjangkau lebih luas.
“Kami harapkan aplikasi pembayaran berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan sehingga masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lancar. Sosialisasi terus kami lakukan agar masyarakat semakin familiar,” lanjutnya.
Fleksibilitas Jadi Kunci Layanan Publik yang Inklusif
Kendati digitalisasi menjadi prioritas, pemerintah daerah tidak mengabaikan kenyataan bahwa belum semua masyarakat siap beralih ke sistem non-tunai. Oleh karena itu, Bapenda Mimika tetap menyediakan opsi pembayaran secara manual untuk memastikan tidak ada lapisan masyarakat yang terpinggirkan.
“Kami ingin memastikan semua kalangan masyarakat dapat memenuhi kewajibannya. Kami telah berkoordinasi dengan Bank Papua untuk memfasilitasi pembayaran tunai di lokasi-lokasi umum seperti mall,” kata Dwi.
Dengan strategi ini, masyarakat diberi pilihan yang fleksibel dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tanpa merasa terbebani oleh tuntutan penggunaan teknologi.
Dampak Positif Terhadap Kepatuhan Pajak dan Kualitas Layanan
Langkah-langkah yang diambil oleh Bapenda Mimika diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya transaksi dan kemudahan akses, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi.
“Dengan inovasi ini Bapenda berharap pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dan mempermudah semua pihak dalam memenuhi kewajibannya,” tutup Dwi.
Inovasi ini tidak hanya memperlihatkan transformasi layanan pajak menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan zaman, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara yang inklusif dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kolaborasi Menjadi Fondasi Kemajuan
Keberhasilan dari langkah ini tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan dan lembaga penyedia layanan digital. Hal ini menciptakan ekosistem layanan publik yang lebih dinamis dan responsif.
Dengan ekspansi jaringan bank dan optimalisasi kanal digital, Kabupaten Mimika tengah berada di jalur yang tepat menuju sistem administrasi perpajakan modern yang efisien, adil, dan transparan.
Sebagaimana tantangan akan selalu ada dalam proses perubahan, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi, sosialisasi, serta pengembangan sistem agar layanan publik yang diberikan benar-benar inklusif dan berkelanjutan.
