JAKARTA - Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang dari berbagai penjuru negeri bergerak menuju kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun, pada tahun 2025, terjadi perubahan signifikan yang menjadi perhatian banyak pihak, yakni penghentian program Mudik Gratis oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.

Melalui keputusan yang diambil pemerintah, alasan yang dikemukakan adalah efisiensi anggaran. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk penyelenggaraan mudik gratis menggunakan moda transportasi bus, kereta api, dan kapal laut kini dipangkas. Penghentian ini jelas menimbulkan dampak, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang selama ini sangat bergantung pada layanan mudik gratis tersebut. Djoko Setijowarno, seorang Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, mengungkapkan kekhawatirannya. "Sementara peluang kelompok menengah ke bawah untuk mudik berkurang. Karena kuota mudik gratis dibanding tahun lalu akan berkurang," ujarnya pada Kompas.com 3 Maret 2025.

Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran dalam dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024) menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum untuk mudik semakin meningkat. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Namun, dengan tiadanya program mudik gratis di tahun 2025, ada kekhawatiran bahwa kondisi ini akan berubah.

Djoko Setijowarno memprediksi potensi peningkatan pemudik motor dan penggunaan travel gelap sebagai imbas dari keputusan ini. “Pemudik motor dan travel gelap diprediksi meningkat. Jika terjadi kecelakaan, maka tidak dapat santunan dari PT Jasa Raharja,” katanya. Hal ini tentunya menimbulkan risiko keselamatan bagi para pemudik, mengingat moda transportasi tersebut tidak seaman dan se nyaman angkutan umum yang diatur oleh regulasi pemerintah.

Lebih lanjut, Djoko menyoroti kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran program mudik. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak seharusnya mengorbankan program-program vital, seperti mudik gratis, yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat luas. "Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak," tegas Djoko.

Keputusan untuk tidak menyelenggarakan program ini pada tahun 2025 juga membawa perubahan lain. Penyelenggaraan mudik gratis diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun 2024, Kementerian BUMN berhasil mengadakan program mudik gratis dengan kuota sebanyak 80.125 pemudik, sementara kuota dari Kementerian Perhubungan sebanyak 85.694 pemudik. "Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik," jelas Djoko.

Tanggung jawab besar ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BUMN yang kini harus mengelola dan menyediakan fasilitas mudik gratis dengan kapasitas yang dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya. Persiapan dan eksekusi yang matang mutlak diperlukan agar program ini dapat berjalan lancar dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu membiayai mudik secara mandiri.

Pada akhirnya, keputusan pemerintah terkait program mudik gratis tahun 2025 ini menimbulkan dampak signifikan. Dengan potensi peningkatan pemudik motor dan travel gelap, serta tantangan yang dihadapi oleh BUMN dalam mengelola mudik gratis, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan pemudik harus tetap menjadi prioritas utama dalam tradisi mudik Lebaran yang penuh kehangatan dan kebersamaan ini.