JAKARTA - Pegiat media sosial yang dikenal vokal, Permadi Arya alias Abu Janda, kembali menjadi perbincangan hangat publik. Kali ini, bukan karena unggahan kontroversialnya di media sosial, tetapi karena kabar dirinya yang disebut-sebut telah diangkat menjadi Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO), salah satu anak usaha dari perusahaan BUMN besar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Informasi ini pertama kali mencuat ke permukaan melalui sebuah edaran yang beredar luas di media sosial, berisikan ucapan selamat kepada Permadi Arya atas pengangkatannya sebagai komisaris. Dalam edaran tersebut tertulis jelas, "Selamat dan sukses atas terpilihnya Permadi Arya sebagai Komisaris."

Kabar ini sontak memicu berbagai reaksi dari publik. Tidak sedikit netizen yang mempertanyakan keputusan penunjukan tersebut, mengingat sosok Abu Janda selama ini dikenal sebagai figur kontroversial yang kerap melontarkan pernyataan-pernyataan tajam di ruang digital, terutama saat masa kampanye politik.

Penunjukan ini menambah daftar panjang dinamika pengisian jabatan di perusahaan pelat merah yang belakangan kerap menuai sorotan masyarakat. Apalagi, posisi komisaris di BUMN maupun anak usahanya sering dianggap strategis, lantaran memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan dan pengawasan perusahaan.

Sosok Abu Janda: Dari Aktivis Media Sosial ke Komisaris BUMN

Abu Janda bukan nama baru dalam perbincangan publik Tanah Air. Ia dikenal luas sebagai pegiat media sosial yang vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di berbagai platform digital, ia kerap membela kebijakan pemerintah dan mengkritik tajam pihak-pihak yang dianggap berseberangan.

Latar belakangnya sebagai aktivis media sosial yang lantang menyuarakan opini politik membuat namanya terus mencuat, bahkan sempat beberapa kali terlibat dalam polemik hukum akibat unggahannya yang dianggap menyinggung berbagai kelompok masyarakat.

Sosoknya juga pernah menjadi bagian dari relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019, yang semakin mengukuhkan citranya sebagai figur pro-pemerintah. Meski demikian, ia sendiri menegaskan bahwa kiprahnya di media sosial murni sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam ruang demokrasi.

"Saya hanya menyuarakan pendapat saya sebagai warga negara yang mencintai negeri ini," ujar Abu Janda dalam salah satu wawancaranya terdahulu.

JMTO, Anak Usaha Strategis Jasa Marga

Sebagai anak usaha PT Jasa Marga, PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) memegang peranan penting dalam pengoperasian jalan tol di Indonesia. JMTO bertanggung jawab atas pengelolaan operasional jalan tol yang mencakup layanan transaksi tol, layanan lalu lintas, dan pelayanan pemeliharaan jalan tol demi memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Sejak didirikan, JMTO terus berkembang sebagai perusahaan yang strategis di sektor infrastruktur transportasi. Pengangkatan komisaris baru di perusahaan ini tentu menjadi langkah yang menarik perhatian, mengingat peran penting JMTO dalam mendukung kelancaran mobilitas nasional.

Namun, hingga saat ini, baik pihak JMTO maupun induk perusahaannya, Jasa Marga, belum memberikan keterangan resmi terkait kabar pengangkatan Abu Janda tersebut.

Sorotan Publik Terhadap Penunjukan Abu Janda

Penunjukan Abu Janda sebagai komisaris JMTO tidak lepas dari sorotan tajam publik. Banyak pihak yang mempertanyakan dasar pertimbangan penunjukan tersebut, mengingat rekam jejak Permadi Arya yang lebih dikenal sebagai aktivis media sosial dibandingkan sebagai profesional di bidang infrastruktur atau transportasi.

"Kalau memang benar Abu Janda ditunjuk jadi komisaris, pertanyaannya, apa kompetensinya dalam sektor pengelolaan jalan tol?" ungkap salah satu pengamat BUMN, yang enggan disebutkan namanya.

Publik menyoroti bahwa pengisian jabatan di perusahaan BUMN semestinya dilakukan secara profesional, dengan mengutamakan kapabilitas dan integritas calon pejabat yang bersangkutan. Posisi komisaris dinilai sangat strategis, sebab bertugas memberikan pengawasan dan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan.

Di media sosial, tak sedikit pula warganet yang menyuarakan keheranannya. Ada yang menyayangkan jika penunjukan tersebut didasari lebih karena faktor kedekatan politik dibandingkan pertimbangan profesional.

"Semoga saja ini hanya hoaks. Kalau benar, wah, kualitas BUMN kita dipertanyakan," tulis salah satu pengguna Twitter.

Abu Janda, Tetap Bungkam soal Penunjukan Komisaris

Hingga berita ini diturunkan, Permadi Arya alias Abu Janda belum memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi terkait kabar pengangkatannya sebagai komisaris JMTO. Meskipun kabar tersebut ramai diperbincangkan, akun media sosial miliknya tampak belum menanggapi polemik ini.

Kendati demikian, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa jika benar penunjukan tersebut dilakukan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik guna menghindari spekulasi liar yang dapat merusak citra BUMN.

"Transparansi dalam penunjukan pejabat di BUMN itu penting agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Semua harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel," ujar pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, dalam komentarnya.

Pemerintah Diminta Transparan dalam Proses Pengangkatan

Fenomena pengangkatan figur-figur yang dikenal publik ke posisi strategis di BUMN memang bukan hal baru. Namun demikian, masyarakat kini semakin kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara.

Trubus Rahadiansyah menegaskan bahwa proses pengangkatan komisaris BUMN harus memenuhi prinsip meritokrasi, yakni berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak profesional yang memadai.

"Kalau pengangkatan dilakukan tanpa pertimbangan profesionalisme yang jelas, ini bisa berdampak buruk bagi kinerja perusahaan BUMN, apalagi jika menyangkut sektor infrastruktur yang vital," tegas Trubus.

Menurutnya, transparansi dalam pengisian jabatan strategis BUMN menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Apalagi, JMTO merupakan entitas bisnis yang berperan besar dalam mendukung kelancaran konektivitas jalan tol nasional.

Menanti Kejelasan Resmi

Hingga kini, publik masih menantikan klarifikasi resmi dari pihak terkait, baik dari PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO), induk perusahaannya Jasa Marga, maupun dari Abu Janda sendiri. Jika memang benar adanya, penunjukan ini tentu akan menjadi preseden penting dalam tata kelola BUMN, sekaligus menjadi perhatian publik yang semakin kritis terhadap akuntabilitas pejabat negara.

Yang pasti, kabar ini telah menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat, menciptakan diskusi luas tentang integritas, profesionalisme, serta pentingnya transparansi dalam setiap keputusan yang menyangkut pengelolaan perusahaan milik negara.