JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) memastikan kesiapannya jika ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk maju dalam bursa pemilihan Direktur Jenderal (Dirjen) WHO. Pernyataan itu disampaikan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).
"Saya kalau ditugaskan oleh Bapak Presiden, ya harus kita lakukan," ujar Budi kepada wartawan.
Nama Budi resmi masuk dalam daftar kandidat calon Dirjen WHO yang diperbarui laman resmi organisasi kesehatan PBB itu pada 22 Agustus 2026. Ia bersaing dengan tiga kandidat lain, yakni Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, Hanan Balkhy yang diusulkan Arab Saudi, dan Hans Kluge dari Belgia.
Amanah Presiden Prabowo untuk Perwakilan Negara Miskin
Budi menuturkan, dorongan pencalonan ini bukan datang dari ambisi pribadi. Presiden Prabowo secara khusus memintanya menjadi wakil negara-negara berkembang yang kerap kurang didengar dalam kebijakan kesehatan global.
"Bapak Presiden kan sangat besar influence-nya atau pengaruhnya di sana. Jadi beliau menitipkan amanah ke saya, kalau bisa wakililah negara-negara berkembang ini agar mendapatkan perhatian di tataran global," jelas Budi.
Menurut Budi, posisi pimpinan lembaga dunia seperti WHO selama ini dinilai belum cukup mewakili kepentingan negara-negara dengan populasi besar namun tingkat ekonomi rendah. Padahal, mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak kebijakan kesehatan internasional.
"Mereka kan dari sisi populasi lebih banyak dan lebih miskin, sehingga perlulah ada wakil dari negara-negara global south atau negara-negara berkembang di pimpinan negara lembaga dunia seperti ini," ucapnya.
Tahapan Seleksi: Dari Dewan Eksekutif hingga Voting 194 Negara
Proses menuju kursi puncak WHO masih panjang. Budi memaparkan setidaknya ada dua tahapan besar yang harus dilalui sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Dirjen definitif.
Pertama, dewan eksekutif WHO akan memilih tiga kandidat dari total calon yang ada. Proses ini dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.
"Ini kan prosesnya masih lama, ada dua tahapan. Jadi Januari (2027) akan dipilih menjadi 3 oleh executive board-nya WHO," kata Budi.
Setelah tiga kandidat final ditentukan, barulah dilakukan pemilihan oleh seluruh negara anggota WHO pada Mei 2027. Setiap negara memiliki hak suara yang sama dalam putaran final ini.
"Kemudian nanti bulan Mei (2027) baru dilakukan pemilihan, karena satu negara kan satu suara," jelasnya.
Diusung Negara, Bukan Keputusan Individu
Kabar pencalonan BGS sebenarnya sudah mencuat lebih awal. Media internasional Devex melaporkan wawancara dengan Budi di sela-sela World Health Assembly ke-79 di Jenewa. Saat itu, Budi disebut telah membahas peluang ini dengan Presiden Prabowo.
Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa pencalonan Dirjen WHO bukanlah pengajuan individu. Ia menekankan bahwa seorang kandidat harus resmi diusulkan oleh negara asalnya melalui surat resmi.
"Saya akan mengonfirmasi setelah negara mengirimkan surat resmi, karena menjadi Direktur Jenderal WHO bukan pengajuan individu, melainkan harus diajukan oleh negara," kata BGS, lapor Devex dilansir detikHealth.
Dengan masuknya nama Budi dalam daftar resmi WHO, Indonesia kini resmi menjadi salah satu negara yang mengusulkan kandidat dalam perebutan kursi pimpinan organisasi kesehatan terbesar di dunia tersebut.
