JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mencabut penugasan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dalam proyek pembangunan Pipa Gas West Natuna Transportation System (WNTS) yang menghubungkan West Natuna dengan Pulau Pemping, Kepulauan Riau. Keputusan ini diambil setelah adanya ketidakpuasan terhadap perkembangan proyek yang dinilai lambat, meskipun sudah hampir sembilan tahun berjalan.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa proyek ini diberikan pada PGN pada tahun 2016, namun hingga kini, atau hampir sembilan tahun setelahnya, belum ada kemajuan yang signifikan. Menurut Dadan, hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dengan mencabut penugasan PGN dan mencari pihak pengganti yang dapat lebih cepat dalam menyelesaikan proyek strategis ini.
“Proyek ini sudah diberikan sejak 2016, dan sekarang sudah 2025, namun belum ada progres signifikan. Kami memutuskan untuk mencabut penugasan PGN dan segera mencari pengganti agar pembangunan pipa gas ini dapat segera terealisasi,” ujar Dadan Kusdiana saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.
Latar Belakang Proyek Pipa Gas West Natuna
Proyek pembangunan Pipa Gas West Natuna Transportation System (WNTS) merupakan salah satu proyek penting dalam sektor energi Indonesia, khususnya dalam rangka memperkuat distribusi gas dari wilayah Natuna yang kaya akan cadangan gas alam menuju Pulau Pemping di Kepulauan Riau. Pipa gas ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan energi domestik sekaligus memperlancar distribusi gas untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga di wilayah tersebut.
Namun, meskipun proyek ini telah dimulai hampir sembilan tahun yang lalu, tidak ada perkembangan yang signifikan. Proyek yang dimulai pada 2016 ini terhambat oleh sejumlah kendala, mulai dari masalah teknis hingga birokrasi yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Pada akhirnya, setelah hampir satu dekade tanpa kemajuan yang berarti, pemerintah memutuskan untuk mencabut penugasan PGN, yang selama ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan pipa gas tersebut.
Pencabutan Penugasan PGN
Menurut Dadan Kusdiana, ketidakmampuan PGN untuk menyelesaikan proyek ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi target dan harapan pemerintah. Meskipun PGN merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki keahlian dalam bidang gas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka gagal mewujudkan komitmen terhadap proyek tersebut.
"Sebagai perusahaan yang telah diberi kepercayaan, kami menghargai kontribusi PGN, namun dalam hal ini, proyek ini tidak menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Oleh karena itu, kami terpaksa mencabut penugasan mereka dan mencari pihak lain yang dapat menyelesaikan proyek ini lebih cepat," tegas Dadan.
Kementerian ESDM kini tengah melakukan proses untuk mencari pihak pengganti yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan proyek pembangunan pipa gas ini dengan lebih efisien. Dadan menambahkan bahwa meskipun proses penggantian pihak pengelola proyek ini membutuhkan waktu, pemerintah akan memastikan bahwa pembangunan Pipa Gas West Natuna tetap menjadi prioritas dan akan terus berjalan tanpa hambatan lebih lanjut.
Proyek Strategis untuk Energi Nasional
Proyek Pipa Gas West Natuna ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sektor energi nasional, khususnya dalam rangka meningkatkan ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar Natuna dan Kepulauan Riau. Keberhasilan proyek ini sangat penting bagi tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan distribusi energi gas yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat dan industri.
Dengan adanya proyek ini, pasokan gas yang lebih stabil diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi fosil lainnya, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian proyek ini menjadi sangat penting bagi pemerintah.
Arah Kebijakan ESDM
Ke depan, Dadan Kusdiana menegaskan bahwa pemerintah akan lebih selektif dalam memilih pihak-pihak yang akan terlibat dalam proyek-proyek strategis seperti ini. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap keterlambatan atau ketidakmampuan dalam penyelesaian proyek yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional.
"Pembangunan pipa gas ini adalah proyek yang sangat penting bagi energi nasional. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa proyek ini diteruskan oleh pihak yang lebih kompeten dan mampu menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai ketahanan energi yang lebih baik di masa depan," pungkas Dadan.
Keputusan pencabutan penugasan PGN ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan proyek energi strategis di Indonesia. Pemerintah berharap dengan adanya penggantian pengelola yang lebih kompeten, proyek Pipa Gas West Natuna dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dan masyarakat.
