JAKARTA - Dalam sebuah langkah monumental yang diharapkan dapat membawa transformasi yang signifikan bagi sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang dikenal sebagai Danantara Indonesia, pada Senin 24 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Acara ini tidak hanya mengukuhkan pembentukan entitas superholding baru, tetapi juga menetapkan struktur kepengurusan yang akan memegang kendali dalam mengarahkan kebijakan investasi strategis bagi negara.

Peluncuran BPI Danantara ini dilakukan setelah Prabowo menyetujui dan menandatangani beberapa regulasi penting. Di antaranya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 mengenai BUMN dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2025 tentang Tata Kelola BPI Danantara. “Saya dengan resmi menandatangani Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,” kata Prabowo di hadapan awak media dan tamu undangan di Istana Merdeka.

Struktur Danantara yang baru ini dirancang untuk memastikan pengelolaan aset negara yang optimal dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menjelaskan lebih lanjut tentang susunan pemimpin di lembaga ini. "Danantara akan dipandu oleh Rosan Roeslani sebagai Kepala Pelaksana, dibantu oleh Dony Oskaria yang bertanggung jawab sebagai holding operasional, serta Pandu Sjahrir sebagai kepala divisi investasi," ungkapnya dalam konferensi pers yang diadakan setelah peluncuran.

Badan ini juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang diketuai oleh Erick Thohir dan dibantu oleh Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad. Lebih lanjut, posisi Dewan Penasehat diisi oleh mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yang diharapkan dapat memberikan arahan berdasarkan pengalaman mereka.

Mengambil alih pengelolaan dari sejumlah BUMN besar, Danantara telah ditugaskan untuk memimpin tujuh BUMN strategis, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Data dari 2023 menunjukkan bahwa aset kumulatif BUMN tersebut mencapai angka fantastis, yaitu Rp9.286,24 triliun.

Dengan total aset ini, BPI Danantara bukan hanya menjadi salah satu lembaga keuangan domestik yang paling berpengaruh, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar secara global. Estimasi awal menunjukkan bahwa dana kelolaan BPI Danantara dapat mencapai hingga US$900 miliar, setara dengan sekitar Rp14.715 triliun.

Langkah ini tidak hanya menandai babak baru dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, tetapi juga menegaskan niat pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional. BPI Danantara diharapkan bisa menjadi pusat inovasi dan sekaligus menjadi motor penggerak investasi yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan, tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam momen peresmian ini, Prabowo menyampaikan harapannya agar Danantara dapat menjadi lembaga yang merespons dengan cepat perubahan dinamika pasar global dan mampu menarik lebih banyak investasi asing langsung ke Indonesia. “Kami membutuhkan entitas yang tangguh dan responsif terhadap tantangan ekonomi global. Danantara adalah jawaban kami untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah bagi BUMN kita,” tandas Prabowo.

Dengan penetapan struktur organisasi yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah, langkah ini menjadi tonggak baru dalam sejarah pengelolaan BUMN di Indonesia, sekaligus memberikan harapan besar bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.