JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kebijakan strategis dalam upaya mendukung program penyediaan perumahan sebanyak 3 juta unit yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada Jumat, 20 Februari 2025, di sebuah konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Sri Mulyani membeberkan bahwa pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan. Langkah ini dianggap sebagai terobosan penting untuk mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak.

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” ujar Sri Mulyani. Tujuan utama dari penerbitan SBN ini adalah untuk memobilisasi dana yang akan diprioritaskan bagi pembiayaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus memacu laju pembangunan infrastruktur perumahan yang lebih terjangkau dan merata.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menyampaikan komitmen BI dalam mendukung program ini dengan mekanisme pembelian SBN dari pasar sekunder. Dukungan ini tidak hanya bertujuan untuk menyuntik dana segar bagi pemerintah, tetapi juga memberikan dorongan signifikan bagi pendanaan program perumahan. “Dukungan juga pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan,” ungkap Perry.

Di samping itu, Perry juga menganggap pentingnya sinergitas antar pihak dalam keberhasilan program prioritas pemerintahan Prabowo, yang terangkum dalam Asta Cita, meliputi sektor hilirisasi industri dan ketahanan pangan. “Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan BI tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita,” imbuhnya.

Bank Indonesia juga menginformasikan mengenai tambahan insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan dengan total mencapai Rp 80 triliun. Dana ini merupakan bagian dari stimulus bagi bank-bank untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor perumahan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pembiayaan rumah. “Tambahan insentif likuiditas untuk bank-bank menyalurkan kredit ke sektor perumahan itu hingga Rp 80 triliun,” terangnya.

Implementasi program 3 juta rumah ini diharapkan tidak hanya mampu menyediakan tempat tinggal layak bagi MBR, tetapi juga memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta membantu mengurangi angka backlog perumahan yang masih menjadi masalah besar di Indonesia.

Program ambisius ini diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas di sektor konstruksi dan real estate. Keterlibatan berbagai lembaga keuangan, termasuk BI, serta dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti penerbitan SBN, merupakan langkah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan, sekaligus memastikan bahwa target ambisius ini dapat tercapai.

Indonesia tengah menghadapi tantangan besar terkait kebutuhan perumahan yang terus meningkat, seiring dengan laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang proaktif dalam menyediakan solusi pendanaan inovatif seperti SBN perumahan ini menjadi krusial dalam mengatasi masalah tersebut.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Sri Mulyani dan Perry Warjiyo optimis bahwa sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga keuangan akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Suksesnya program ini tidak hanya akan menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang layak huni, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.