JAKARTA - Jawa Barat kembali mencatat prestasi membanggakan dalam sektor perumahan rakyat. Provinsi ini berhasil menjadi daerah dengan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat dalam mewujudkan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya program FLPP dalam acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci bagi 1.080 debitur FLPP yang difasilitasi oleh bank bjb dan bank bjb Syariah di GOR PT Kahatex, Kabupaten Sumedang. “FLPP adalah program nomor satu Presiden Prabowo, dan realisasi terbanyak ada di Jawa Barat,” kata Maruarar. Program ini diharapkan mendorong pemerataan ekonomi rakyat sekaligus mempercepat pembangunan perumahan di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, Jawa Barat mencatat pencapaian luar biasa. Dari total alokasi nasional 23.000 unit, realisasi di provinsi ini mencapai 36.546 unit rumah. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menambahkan bahwa program ini memberi kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak. “Pemda Provinsi Jawa Barat akan terus mendukung penuh program ini,” ujarnya.
Heru Pudyo Nugroho, Komisaris Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2025, realisasi FLPP nasional telah mencapai 158.641 unit rumah atau sekitar 45 persen dari target 350.000 unit dengan nilai Rp19,7 triliun. Dari segmen BPD, bank bjb menyalurkan 3.394 unit rumah dan bank bjb Syariah 1.756 unit rumah. Total alokasi kedua bank sebanyak 10.000 unit, telah terealisasi 5.150 unit atau 51,5 persen.
Keunggulan Skema KPR FLPP 2025
Program KPR FLPP menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik bagi masyarakat. Suku bunga yang diterapkan tetap sebesar 5 persen hingga masa pelunasan maksimal 20 tahun. Uang muka pun ringan, hanya 1 persen dari harga rumah, dengan cicilan bulanan mulai dari Rp1 jutaan. Selain itu, rumah subsidi ini bebas PPN dan nasabah mendapatkan gratis premi asuransi jiwa dan kebakaran. Harga rumah juga ditentukan berdasarkan zonasi wilayah, dengan harga maksimal hingga Rp240 juta untuk Papua dan Papua Barat.
Syarat Pengajuan dan Dokumen yang Dibutuhkan
Bagi calon debitur, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi untuk mengajukan KPR FLPP. Mereka harus belum memiliki rumah, baik atas nama pribadi maupun pasangan jika sudah menikah, dan penghasilan harus sesuai dengan batas maksimal zonasi tempat tinggal. Selain itu, calon debitur wajib lolos uji kelayakan kredit dari bank penyalur dan mendaftar melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) yang dikelola oleh Kementerian PKP.
Batas penghasilan maksimal peserta program FLPP dibagi berdasarkan zonasi:
-Zona 1: Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTB, NTT – Rp8,5 juta hingga Rp10 juta
-Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, Kepri, Bali – Rp9 juta hingga Rp11 juta
-Zona 3: Papua dan wilayah pecahannya – Rp10,5 juta hingga Rp12 juta
-Zona 4: Jabodetabek – Rp12 juta hingga Rp14 juta
Dokumen yang diperlukan antara lain:
Dokumen Pribadi:
-Fotokopi KTP suami dan istri
-Kartu Keluarga (KK)
-NPWP
-Buku nikah atau akta cerai
-Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi rumah
Dokumen Penghasilan:
-Karyawan: slip gaji 3 bulan, surat keterangan kerja, rekening 3 bulan
-Wiraswasta: surat usaha dari kelurahan/OSS, laporan keuangan sederhana, rekening koran 3–6 bulan
-Pekerja informal/freelancer: surat penghasilan dari RT/RW, bukti usaha, dan tabungan
Dokumen Tapera:
-Bukti kepesertaan dan nomor identitas Tapera bagi anggota
Dokumen Tambahan dari Developer/Bank:
-Surat pemesanan rumah (SPP)
-Sertifikat tanah, IMB, PBB, denah rumah, dan brosur harga
Dampak Program FLPP bagi Masyarakat dan Perekonomian
Program KPR FLPP tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga berperan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan tersedianya rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, FLPP turut menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Program ini juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal, karena pembangunan rumah melibatkan sektor konstruksi, penyedia material, dan tenaga kerja.
Selain itu, realisasi KPR FLPP yang tinggi di Jawa Barat menunjukkan sinergi efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan. Hal ini menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengimplementasikan program serupa. Keberhasilan ini juga mendukung target pemerintah membangun tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara nasional.
Dengan berbagai kemudahan, suku bunga rendah, uang muka ringan, dan cicilan terjangkau, program FLPP diharapkan tetap diminati masyarakat. Pemda Jawa Barat, pemerintah pusat, dan bank penyalur terus bekerja sama memastikan proses pengajuan lancar serta pencapaian target program terwujud.