JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham BUMN di PT Freeport Indonesia masih berjalan lambat. Meski ide penambahan 10% saham pernah mencuat ketika Menteri Investasi saat itu, Bahlil Lahadalia, masih memimpin BKPM, hingga kini belum ada keputusan resmi yang mengikat. Saat ini, pemerintah memegang 51% saham Freeport, dan tambahan 10% akan meningkatkan kepemilikan menjadi 61%. Namun, proses negosiasi terkait perpanjangan izin operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini masih minim perkembangan nyata.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pembahasan mengenai opsi penambahan saham itu sejauh ini belum berlanjut. "Gini, dulu pernah dibahas pas saya masih Menteri Investasi, opsi perpanjangan Freeport sudah pernah dibahas, tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya itu penambahan 10% saham BUMN," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.
Syarat utama penambahan saham Freeport adalah membeli saham dengan valuasi seefisien mungkin. Pemerintah ingin memaksimalkan porsi kepemilikan tanpa harus menanggung harga pembelian yang terlalu tinggi. Bahlil menyebutkan, "Harus semurah mungkin dan berpotensi tidak kita pakai nilai yang mahal."
Meski wacana ini sudah lama muncul, hingga saat ini belum ada langkah konkret atau kesepakatan bulat. Tony Wenas, Presiden Direktur Freeport Indonesia, mengakui bahwa pembicaraan mengenai penambahan saham masih dalam tahap diskusi lanjutan. “Masih dalam tahap diskusi. Masih perlu diskusi lebih lanjut,” jelasnya. Ketika ditanya mengenai target waktu penyelesaian pembicaraan, Tony pun menjawab singkat, "Belum tahu."
Situasi ini menunjukkan bahwa rencana strategis pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap perusahaan tambang terbesar di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Faktor penilaian harga saham, mekanisme negosiasi, serta kepentingan berbagai pihak menjadi pertimbangan yang mempengaruhi kelanjutan proses ini.
Selain itu, Bahlil juga mengakui tidak mengetahui detail terkait kunjungan Tony Wenas ke Istana Kepresidenan beberapa minggu lalu, yang dikabarkan untuk membahas topik ini. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi terkait wacana penambahan saham masih bersifat terbatas dan belum melibatkan semua pihak secara menyeluruh.
Dengan latar belakang tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal kepentingan nasional dalam industri pertambangan, sambil memastikan bahwa langkah-langkah strategis di Freeport dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Porsi kepemilikan BUMN yang lebih besar diharapkan bisa memperkuat kontrol dan manfaat ekonomi bagi Indonesia, tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan.