JAKARTA - Kemacetan akibat antrean panjang truk di sekitar SPBU Tanjung Laut kembali menyita perhatian publik. Fenomena ini bukan kali pertama terjadi, dan hingga kini belum juga ditemukan solusi permanen yang efektif. Ruas Jalan Jenderal Soedirman dan sekitarnya kembali dipadati kendaraan berat yang menunggu giliran mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Pemandangan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan ini tampaknya telah menjadi rutinitas yang “dinikmati” oleh warga dan sopir truk.
Kepadatan kendaraan terlihat semakin parah saat antrean meluber hingga ke Jalan Juanda, tepatnya di sekitar simpang tiga Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Hal ini menyebabkan sebagian jalur tertutup, memaksa pengendara roda dua dan empat mengurangi kecepatan agar terhindar dari kecelakaan.
Menurut keterangan warga sekitar bernama Agus, antrean panjang itu terjadi karena SPBU Tanjung Laut sempat tidak melayani penjualan BBM sehari sebelumnya. Akibatnya, ketika pasokan solar subsidi kembali tersedia, truk-truk langsung berdatangan secara masif, berebut antrian untuk mengisi bahan bakar.
“Antre dari jam 12.00 Wita tadi. Ini pemandangan biasa kalau memang ada solar subsidi datang. Kami nikmati saja sudah,” ungkap Agus dengan nada pasrah.
Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa SPBU Tanjung Laut menjadi satu-satunya lokasi yang menjual solar subsidi di wilayah tersebut untuk saat ini. SPBU Akawy yang biasanya menjadi alternatif sementara ini tidak dapat melayani truk karena sedang ada pengerjaan proyek drainase. Akibatnya, beban antrean tertumpuk hanya pada satu titik SPBU di kawasan tengah kota.
Di tengah kondisi yang tak kunjung membaik, upaya Pemerintah Kota Bontang sejauh ini baru sebatas skema antrean bergantian yang diterapkan di SPBU Kilometer 3. Skema tersebut bertujuan mengatur alur masuk kendaraan agar tidak menumpuk pada satu waktu, serta mengurangi gangguan lalu lintas. Namun, penerapan ini belum menjangkau wilayah tengah kota, termasuk SPBU Tanjung Laut, yang kerap menjadi episentrum kepadatan.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang, Jainuddin, menyatakan bahwa pihaknya masih berupaya menemukan lahan yang ideal untuk dijadikan kantong parkir bagi truk-truk pengantre BBM. Ia menyebut bahwa untuk wilayah tengah kota, hingga kini belum ada skema pengaturan antrean yang bisa diterapkan secara menyeluruh.
“Untuk tengah kota belum ada skemanya. Tapi kami sedang bahas,” terang Jainuddin.
Permasalahan antrean ini sejatinya telah berlangsung lama dan berulang. Sejumlah upaya penertiban telah dilakukan, termasuk pembubaran antrean dan pengalihan jalur. Namun, langkah-langkah tersebut lebih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Tanpa solusi jangka panjang seperti kantong parkir yang representatif atau perluasan distribusi BBM subsidi di lebih banyak SPBU, potensi kemacetan serupa akan terus berulang.
Dampaknya bukan hanya pada pengguna jalan. Warga sekitar mengeluhkan ketidaknyamanan akibat kebisingan mesin kendaraan berat yang terus menyala, serta polusi udara yang meningkat. Tak jarang, antrean ini juga mengganggu akses keluar masuk pemukiman dan area perkantoran di sekitarnya.
Fenomena antrean panjang BBM subsidi, terutama solar, juga menyoroti masalah yang lebih luas: keterbatasan titik distribusi dan manajemen logistik yang belum efisien. SPBU yang tidak beroperasi sementara akibat proyek infrastruktur seperti di Akawy langsung memberi efek domino pada titik lain. Ketergantungan pada satu titik SPBU di Tanjung Laut menjadi bukti lemahnya cadangan dan alternatif distribusi bahan bakar.
Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan pembatasan BBM subsidi yang memang menyasar sektor-sektor tertentu, termasuk truk logistik. Namun, di sisi lain, belum adanya pengawasan ketat atau sistem antrean digital menyebabkan akumulasi kendaraan dalam waktu bersamaan.
Di lapangan, sopir truk pun tak memiliki banyak pilihan. Bagi mereka, antre berjam-jam adalah harga yang harus dibayar demi mendapatkan solar subsidi. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan harus menginap di dalam kendaraan karena antrean berlangsung hingga malam hari. Minimnya kantong parkir membuat sebagian besar dari mereka memarkir truk di bahu jalan, mempersempit ruang lalu lintas dan menambah potensi kecelakaan.
Situasi ini pun mengundang perhatian masyarakat luas, yang berharap pemerintah bisa mengambil langkah konkret. Pembangunan kantong parkir khusus truk dan pemerataan distribusi BBM subsidi menjadi dua usulan utama yang digaungkan oleh warga dan pengamat transportasi.
Tanpa kebijakan yang berorientasi jangka panjang, kemacetan akibat antrean truk di SPBU akan terus menjadi fenomena berulang, bukan hanya di Bontang, tetapi juga di kota-kota lain yang memiliki pola distribusi serupa.
Ke depan, kolaborasi antara Pertamina sebagai penyedia BBM, pemerintah kota sebagai pengelola wilayah, serta pelaku usaha logistik sangat dibutuhkan. Dengan demikian, pengaturan distribusi BBM bisa lebih merata, tertib, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum.