Jakarta – Dalam upaya untuk memperkuat stok pangan nasional, Perum Bulog melibatkan Babinsa dalam penyerapan gabah dan beras dari petani. Namun, keputusan ini mendapatkan perhatian khusus dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, yang mengingatkan pentingnya kebijakan ini dilaksanakan tanpa memberikan tekanan kepada petani.
Langkah Bulog tersebut memiliki tujuan yang baik, yaitu memastikan ketersediaan pangan secara nasional. Meski demikian, Saadiah Uluputty menggarisbawahi bahwa proses yang dilakukan haruslah bijak agar tidak menimbulkan keresahan atau kesalahpahaman di antara petani. Menurutnya, keterlibatan Babinsa, yang merupakan bagian dari TNI, dalam kegiatan ekonomi masyarakat sipil dapat memunculkan perasaan tertekan atau intimidasi di kalangan petani.
"Bulog tentu ingin hasil maksimal dalam penyerapan gabah petani, namun harus dipastikan bahwa proses ini tidak menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis kepada petani. Kesan intimidatif dari kehadiran aparat TNI, walaupun tidak disengaja, bisa saja muncul," tegas Saadiah Uluputty. Ia menyatakan bahwa petani harus diberikan ruang yang nyaman dan bebas dari tekanan agar mereka dapat bekerja dengan optimal dan menjual hasil pertaniannya secara sukarela.
Sebagai solusi yang lebih konstruktif, Saadiah menyarankan agar Bulog menggandeng organisasi kepemudaan, seperti Karang Taruna, di setiap wilayah. Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat membantu tugas Bulog dengan cara yang lebih kondusif dan tidak menimbulkan efek intimidatif.
"Keterlibatan Karang Taruna akan memberikan manfaat ganda. Tidak mesti Karang Taruna, organisasi apapun dari anak muda dapat di akomodir. Pertama, mereka lebih dekat dan diterima oleh masyarakat sehingga proses berjalan secara kondusif. Kedua, ini sekaligus menjadi sarana untuk melatih dan mendidik pemuda agar menjadi generasi penerus yang memahami pentingnya ketahanan pangan nasional," ujar Saadiah.
Politisi Fraksi PKS asal Maluku ini juga mendesak agar pemerintah dan Bulog melakukan evaluasi terbuka dan transparan terhadap kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya mengambil langkah strategis yang benar-benar mampu melindungi kepentingan petani sekaligus memperkuat pertanian nasional secara berkelanjutan.
“Bulog perlu segera mempertimbangkan kembali pola kerja sama ini. Kita harus pastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah benar-benar memberikan rasa aman bagi petani serta membuka kesempatan bagi pemuda untuk turut berperan aktif dalam membangun pertanian Indonesia,” tutup Saadiah Uluputty.
Dengan adanya perhatian dari pihak legislatif ini, diharapkan berbagai pihak dapat melakukan sinergi yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan. Hal ini penting agar semua elemen, mulai dari petani hingga organisasi kepemudaan, dapat berperan aktif dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan. Proses ini tidak hanya sebatas meningkatkan stok pangan nasional, tetapi juga memberdayakan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dan berkontribusi dalam sektor pertanian.
Jika keterlibatan organisasi pemuda seperti Karang Taruna dapat diimplementasikan, ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain berperan dalam penyerapan gabah dan beras dari petani, keterlibatan kaum muda juga dapat menjadi bagian dari pembinaan serta pengembangan mereka dalam bidang pertanian. Dengan demikian, masa depan pertanian Indonesia dapat dipersiapkan dengan lebih baik melalui pengembangan sumber daya manusia yang berdedikasi dan memahami pentingnya ketahanan pangan.
Sebagai penutup, langkah untuk merevisi dan meninjau kebijakan terkait serapan gabah dan beras petani ini penting dilakukan. Evaluasi terbuka dan transparan tidak hanya akan melindungi hak dan kepentingan petani, tetapi juga memberikan peluang bagi pemuda Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam memajukan sektor pertanian nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam menyelesaikan berbagai tantangan ketahanan pangan yang dihadapi Indonesia.