JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengemukakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, yaitu mencapai 3.687,74 gigawatt (GW) secara nasional, pemanfaatannya dalam sektor ketenagalistrikan baru mencapai 0,4% atau sekitar 14.877 megawatt (MW) hingga Desember 2024.
Direktur Aneka EBT Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menjelaskan bahwa sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan energi terbarukan di Tanah Air antara lain adalah pertumbuhan permintaan yang tidak sejalan dan kendala teknis di lapangan dalam proses konstruksi proyek EBT. “Ada pula kendala pendanaan dan ketersediaan data detail mengenai potensi EBT yang masih terbatas,” ungkap Andriah dalam acara Institute for Essential Service Reform (IESR), Kamis 27 Februari 2025.
Menurut Andriah, peningkatan pemanfaatan EBT memerlukan kolaborasi konkret antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Hal ini menjadi krusial dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang juga memerlukan inovasi bisnis dan pendanaan. “Mengingat investasi EBT terbilang masih mahal dan memiliki risiko yang tinggi,” tambahnya, seraya menyoroti perihal ketersediaan data yang mendetail masih menjadi tantangan utama.
Di tengah pertumbuhan permintaan listrik global yang diproyeksikan meningkat 4% hingga 2027, sebagian di antaranya dipasok oleh EBT, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan peraturan menteri untuk pembangkit hibrid. Langkah ini dianggap penting oleh para pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi yang lebih mendukung.
Andriah menyebut pihaknya tengah mengupayakan beberapa langkah strategis, seperti memperkuat regulasi dan meninjau aturan-aturan untuk menyederhanakan proses perizinan. “Kami juga memonitor RUPTL [rencana usaha penyediaan tenaga listrik] secara berkala, memfasilitasi proyek yang mengalami kendala, dan memastikan proyek pembangkit bisa selesai tepat waktu,” jelasnya.
Kerja sama dengan berbagai stakeholder, baik di dalam negeri maupun luar negeri, juga terus dibangun untuk mendukung pembiayaan proyek EBT. Ini termasuk kemungkinan pendanaan dari investor Timur Tengah, yang dilihat sebagai peluang besar bagi pemerintah untuk mendorong proyek EBT di Tanah Air.
Andriah menambahkan, “Kami perlu memastikan bahwa investasi dalam sektor ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.”
Di lain sisi, Danantara, salah satu perusahaan yang tertarik pada sektor tersebut, telah menyatakan siap menggelontorkan investasi sebesar Rp320 triliun untuk proyek hilirisasi dan EBT. Hal ini menjadi bukti bahwa masih ada potensi besar yang bisa dikembangkan jika hambatan-hambatan sistemik dapat diatasi.
Penguatan infrastruktur dan pengembangan teknologi juga menjadi bagian penting dari rencana pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan EBT. Upaya ini diharapkan akan mendukung transisi energi yang lebih cepat dan ramah lingkungan.
Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia menuntut perhatian dan aksi cepat dari semua pihak terkait. Dengan potensi yang begitu besar, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin dalam memanfaatkan sumber daya energi terbarukan. Namun, dukungan yang konsisten dan koordinasi yang efektif antara sektor publik dan swasta menjadi kunci sukses dalam mencapai target energi terbarukan di masa depan.