JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berkomitmen untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025 dengan memastikan bahwa pendistribusiannya mencapai para pelaku usaha yang memang memerlukan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurahman, pada konferensi pers usai rapat koordinasi penyusunan program penyaluran KUR 2025 untuk wilayah Jawa 1, yang digelar di Kantor Bank BJB, Kota Bandung, Senin 24 Februari 2025 malam.
Dalam pernyataannya, Maman Abdurahman menekankan pentingnya kualitas penyaluran KUR agar tepat sasaran. "Kita mau target 300 triliun ini tercapai, tapi juga harus memastikan kualitas pendistribusian KUR tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Ini yang terus kita dorong," ujarnya dengan penuh keyakinan.
Salah satu langkah konkrit dalam program KUR 2025 adalah penurunan suku bunga bagi peminjam. Pemerintah akan memberikan subsidi bunga dari tingkat normal 15 persen menjadi hanya 6 persen. Maman menjelaskan, "Di pengajuan normal itu bunganya sekitar 15 persen, tapi dengan program KUR ini, pemerintah memberikan subsidi sehingga bunga yang dibayarkan hanya 6 persen."
Program KUR 2025 ini akan melibatkan 49 lembaga keuangan, yang mayoritas berasal dari perbankan, termasuk bank Himbara dan bank swasta. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran, Kementerian UMKM membagi wilayah distribusi ke dalam beberapa region seperti Jawa 1, Jawa 2, Kalimantan, Sumatera, dan Indonesia Timur. "Kami ingin memastikan pendistribusian KUR semakin berkualitas. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang masih kurang kita perbaiki," tambah Maman.
Tak hanya fokus pada penyaluran, pemerintah juga menargetkan penambahan 2,4 juta nasabah baru dan graduasi 1,1 juta pengusaha mikro agar dapat naik kelas. Menteri Maman menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan pengusaha baru. "Jangan sampai pengusaha mikro stagnan di situ saja. Kalau sebelumnya masuk kategori ultramikro, harus bisa tumbuh ke mikro, dan seterusnya," ujarnya.
Untuk menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan langsung dari lapangan. "Makanya rakor ini kita buat sampai tingkat region, supaya monitoring tidak hanya di pusat, tapi juga di wilayah masing-masing," imbuhnya.
Hingga akhir Februari 2025, penyaluran KUR di wilayah Jawa 1 telah mencapai Rp 9 triliun, dengan harapan penyebaran dana ini dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu.
Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menopang daya saing pelaku UMKM di berbagai daerah. Dengan adanya subsidi bunga yang signifikan, para pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan dapat memanfaatkan kredit ini untuk mengembangkan usahanya dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Pemerintah juga terus berupaya menyesuaikan kebijakan dan strategi penyaluran KUR berdasarkan kebutuhan dan umpan balik dari pelaku usaha. Berbagai mekanisme evaluasi dan monitoring dilakukan agar setiap rupiah dana KUR sampai pada pihak yang paling membutuhkan serta digunakan secara optimal.
Dengan program yang tepat sasaran dan terstruktur ini, diharapkan KUR tidak hanya berfungsi sebagai solusi finansial jangka pendek, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia