JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengumumkan revisi signifikan mengenai target bauran energi baru terbarukan (EBT) yang awalnya diharapkan mencapai angka 23% pada tahun ini. Kini, pencapaian tersebut diperpanjang hingga tahun 2030, menandai pergeseran fokus strategis dalam pencapaian target nasional terhadap energi bersih.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa realisasi proporsi EBT dalam energi nasional hanya mencapai 14,68% hingga tahun lalu. Dukungan kebijakan dan penyesuaian target baru ini diharapkan mampu mengatasi kesenjangan antara capaian aktual dan tujuan awal. "Ini kalau tadi disebutkan 23% di 2025 masih ada gap disitu untuk mencapai tahun 2025 itu 23%, sesuai dengan KEN yang sudah komisi XII putuskan kemarin kita update jadi target EBT di RPP KEN itu menjadi 20% di tahun 2025," ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Rabu 19 Februari 2025.
Revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) ini menetapkan bahwa target bauran EBT sebesar 23% dapat dicapai pada tahun 2030, serta menetapkan bahwa proporsinya akan meningkat menjadi 46% pada tahun 2045. Upaya ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan transisi energi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
Meski demikian, Eniya mengakui bahwa realisasi target tahun lalu yang seharusnya sebesar 19,5% belum bisa dicapai. Hanya angka 14,68% yang terealisasi, menunjukkan adanya tantangan besar dalam mencapai sasaran tersebut. "Dalam satu tahun ini kita berusaha untuk paling tidak mencapai sesuai KEN 20% sedangkan target di versi rendah nya KEN itu 17% di tahun 2025," jelas Eniya lebih lanjut.
Pengembangan kapasitas terpasang EBT terus diupayakan dengan adanya tambahan instalasi sebanyak 1,2 GW pada periode 2023-2024, sehingga kapasitas saat ini mencapai 14,8 GW atau setara dengan 14.883 MW. Kapasitas ini termasuk di dalamnya berbagai pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga mikro hidro, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), dan pembangkit listrik tenaga biomassa. "Target 2025 kita asumsikan ada penambahan lagi sekitar 1,2 GW lagi sehingga bisa mencapai 16 GW kapasitas terpasang," tambah Eniya.
Melihat jauh ke depan, pemerintah menargetkan agar hingga tahun 2060, bauran EBT bisa mencapai 72% di sektor ketenagalistrikan. Upaya ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menambah 160 GW pembangkit listrik dengan sekitar 180-an GW berasal dari EBT. "Target kita 5 tahun ke depan, ada dari penambahan 160 GW pembangkit di dalamnya ada sekitar 180-an GW dari EBT dan kita bisa melihat di RUKN ini terdapat energi baru," ungkap Eniya.
Revisi target ini menantang namun juga membuka peluang untuk merevisi strategi dan kebijakan lebih lanjut demi memastikan pencapaian yang lebih realistis dan berkelanjutan. Langkah ini secara tidak langsung juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mencapai keberlanjutan energi di Indonesia.
Dengan adanya perubahan ini, pemerintah Indonesia di bawah naungan Kementerian ESDM berkomitmen penuh untuk mengolaborasikan upaya transisi menuju energi bersih yang lebih terintegrasi. Transformasi ini, meski memerlukan banyak penyesuaian dan komitmen berkelanjutan, diyakini akan mampu mencapai tujuan jangka panjang sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.