JAKARTA - Dalam sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin sepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Pertemuan antara kedua pemimpin ini berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta pada hari Selasa 18 Februari 2025, yang menjadi momen penting dalam upaya penanganan dan pengelolaan aset-aset negara yang strategis.
Pertemuan ini difokuskan pada tindak lanjut penyitaan lahan milik PT Duta Palma Group seluas sekitar 200.000 hektare oleh Kejaksaan, yang kini menjadi sorotan utama mengenai bagaimana langkah pengelolaan selanjutnya. Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya berencana menempatkan aset tersebut di bawah pengelolaan Kementerian BUMN guna memastikan aset tetap terlindungi dan terus menghasilkan keuntungan bagi negara.
"Diharapkan, nantinya aset yang berhubungan dengan PT Duta Palma dapat terus menghasilkan keuntungan bagi negara, khususnya bagi masyarakat sekitar ataupun tenaga kerja yang menggantungkan mata pencaharian di PT Duta Palma Group," tegas Burhanuddin.
Di sisi lain, Erick Thohir selaku Menteri BUMN menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian BUMN dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat penanganan perkara besar, seperti kasus yang melibatkan PT Garuda Indonesia, yang difokuskan pada pemulihan aset.
“Sesuai dengan visi Pemerintah dan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditegakkan. Tetapi aset yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat harus tetap terlindungi,” ungkap Erick.
Dalam permufakatan ini, upaya penyerahan pengelolaan aset PT Duta Palma kepada Kementerian BUMN memiliki tujuan strategis dalam konteks pengamanan aset negara sembari proses hukum masih berlangsung. Hal ini mengakui bahwa hingga saat ini belum ada putusan final terkait perkara tersebut, dan menghindari kemungkinan nilai aset menurun atau dinodai oleh masalah pengelolaan.
Partisipasi dalam pertemuan ini juga melibatkan Wakil Menteri BUMN, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung, serta Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung. Kehadiran para pejabat tinggi ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga guna mencapai hasil optimal bagi ekonomi negara.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi dan mengoptimalkan aset negara melalui pengelolaan yang efisien dan akuntabel. Dalam situasi ekonomi global yang menantang, menjaga stabilitas dan kesejahteraan ekonomi dalam negeri menjadi perhatian utama.
Di masa mendatang, pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan koordinasi antara Kementerian BUMN dan Kejaksaan diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset negara. Atas dasar ini, sinergi antara lembaga pemerintah bukan hanya penting, namun juga esensial dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional tetap positif dan berdaya tahan.
Ke depannya, masyarakat akan sangat diuntungkan dari hasil konkret atas pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset strategis ini, baik dalam bentuk peningkatan lapangan kerja maupun dari kontribusi pada kas negara. Hal ini tentunya menjadi bagian integral dari strategi besar pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, kerjasama ini adalah langkah maju dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri secara ekonomi.
Lebih jauh, upaya ini akan terus dipantau perkembangannya, dan untuk itu diharapkan keseriusan dan komitmen dari setiap pihak terkait untuk merealisasikan tujuan bersama: peningkatan mutu hidup masyarakat dan penguatan fondasi ekonomi nasional.